Bappeda Blora : Banyak Perencanaan Pembangunan Pemdes Tak Sinkron dengan Pemkab

Samgautama Karnajaya, Kepala Bappeda Blora

BLORA. Usulan perencanaan pembangunan yang diajukan pemerintah desa (pemdes), ternyata banyak ditemukan tidak sinkron dengan rencana kerja pembangunan Pemkab Blora. Selain itu, program desa juga banyak yang tidak bisa masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Karena tidak ada kesepahaman itu, maka usulan dan proposal dari pemdes terpaksa ditolak oleh Pemkab Blora.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Blora Samgautama Karnajaya, saat menjadi narasumber Talks Show “Pengembangan Wilayah” di Aula Bappeda Blora, belum lama ini.

Selain Kepala Bappeda, pemateri lainnya yang hadir dalam kesempatan itu yakni kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Blora Fenny Susanto yang memaparkan data hasil Sensus Pertanian 2013 dan dihadiri seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kecamatan dan para kepala desa atau kepala kelurahan.

Samgautama mengakui, proses perencanaan saat musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa banyak yang kurang maksimal. Karena itu, diharapkan perencanaan pembangunan kedepan harus lebih matang dengan melihat potensi yang ada di desa masing-masing.

"Nantinya perencanaan harus melihat dari indikator yang ada dalam pagu indikatif kewilayahan atau PIK," pinta Samgautama.

Melalui PIK itulah, kata Samgautama, menjadi stimulan dalam pembangunan kewilayahan dan membuat perencanaan yang proporsional. Yang terjadi saat ini dengan melihat Pendapatan Masyarakat Bruto atau PDRB, ternyata terjadi ketimpangan antar kecamatan.

“Dimana pendapatan tertinggi berada di Kecamatan Blora dan Cepu di atas Rp 6 juta, sedangkan di Kecamatan Sambong dan Jiken berada di kisaran Rp 400 ribu di bawah UMR Blora,” terangnya. (feb-patiekspres | Jo-infoblora)