Kalangan DPRD Meminta Pemkab Blora Segera Ajukan Rancangan Perda Migas

Kegiatan eksplorasi migas Blok Randugunting di Desa Plantungan Kecamatan Blora Kota
saat ini masih berlangsung. (foto-teg)

BLORA. Kabupaten Blora sudah sejak lama dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil minyak dan gas (migas) di Indonesia, terumata setelah diketemukannya beberapa blok migas baru seperti Blok Cepu, Blok Randugunting, serta Blok Gundih di awal tahun 2000 an.

Namun hingga saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora belum memiliki payung hukum peraturan industri migas, padahal hal itu dipandang sangat penting bagi daerah.

Menyikapi hal tersebut, kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora melalui anggota Komisi A, Siswanto meminta agar Pemkab segera mengajukan draft atau rancangan penerbitan peraturan daerah (Perda) tentang migas.

“Semakin banyaknya industri migas yang beroperasional di Kabupaten Blora tentunya harus diimbangi dengan adanya perda migas. Jika suatu ketika nanti ada permasalahan yang timbul, akan lebih mudah menyelesaikannya kalau sudah ada payung hukumnya,” kata Siswanto yang juga ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Blora itu, Selasa (27/10).

Ia menyampaikan semisal dalam berjalannya waktu ada permasalahan dalam hal ketenagakerjaan lokal ataupun dampak migas bagi lingkungan, maka akan bisa diselesaikan jika telah diatur dalam perda yang diterbitkan pemerintah daerah.

Dia berharap nantinya dalam perda migas itu dapat mengatur beberapa aspek seperti perekrutan tenaga kerja lokal serta peran perusahaan migas dalam mengadakan program Coorporate Social Responsibility (CSR) bagi lingkungan sekitar wilayah operasional.

“Untuk itu hingga saat ini kami di DPRD masih menunggu adanya pengajuan draft perda migas dari Pemkab Blora. Semakin cepat maka akan semakin baik, mengingat saat ini sudah banyak kegiatan eksplorasi migas di Blora. Paling baru adalah pengeboran migas Blok Randugunting di Desa Plantungan yang hingga saat ini masih berlangsung,” pungkasnya. (tio-infoblora)