PAD Hanya 7,5 Persen dari Total APBD, SKPD Diminta Genjot Pendapatan Daerah

Penjabat (Pj) Bupati Ihwan Sudrajat saat berdialog tentang pentingnya menaikkan target PAD
di LPPL Gagak Rimang. (rs-ib)

BLORA. Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Blora yang presentasinya masih rendah jika dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat Penjabat (Pj) Bupati Blora Ihwan Sudrajat prihatin. Ia meminta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan sejumlah BUMD untuk menggenjot target PAD dengan meningkatkan kinerja.

“Sampai saat ini PAD Blora baru mencapai 7,5 persen dari anggaran APBD yang berjumlah 1,7 triliun. Ini masih sangat jauh, bahkan untuk menggaji para pegawai se Kabupaten Blora saja kurang sehingga masih mengandalkan Dana Alokasi Umum  dari APBN Pusat. Perlu adanya kerja keras dari segenap SKPD dan BUMD untuk meningkatkan PAD agar Blora bisa mandiri,” kata Ihwan Sudrajat, yang pernah menjabat staf ahli Gubernur bidang pemerintahan saat menghadiri dialog Bupati Menyapa di LPPL Gagak Rimang Blora, Senin (5/10).

Menurutnya sebuah daerah akan dikatakan mandiri jika PAD nya besar sehingga tidak tergantung pada kucuran dana dari pusat. Untuk mencapai itu, perlu adanya upaya menyeluruh dari semua aspek pemerintahan agar menaikkan target PAD. Dengan menaikkan target PAD maka otomatis kinerja akan lebih ditingkatkan untuk mencapai target tersebut.

PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sudah sepantasnya dapat diserap setinggi-tingginya yang kemudian dimanfaatkan untuk pembangunan daerah.

“Saya contohkan layanan di Rumah Sakit Blora, selama ini PAD dari sektor kesehatan pun masih rendah. Banyak masyarakat yang lebih memilih berobat di luar kota dibandingkan di Blora karena kurangnya fasilitas dan kualitas pelayanan. Jika target PAD nya dinaikkan maka otomatis diimbangi dengan penambahan fasilitas kesehatan dan kualitas pelayanan agar masyarakat lebih banyak berobat di Blora,” kata Ihwan Sudrajat.

Selain peningkatan target PAD, menurut Pj Bupati sistem pengelolaan PAD harus transparan dan bisa diketahui oleh publik. Hal itu diharapkan jika mungkin ada indisikasi pungutan liar yang seharusnya bisa masuk PAD Pemkab, tetapi dilakukan hanya untuk kepentingan tertentu bisa segera dikonfirmasikan kepada pihak pemkab. Dengan demikian diharapkan masyarakat bisa berperan aktif. (tio-infoblora)