Gubernur Ganjar Pranowo didampingi Pj.Bupati Blora Ihwan Sudrajat dan Ketua DPRD Kabupaten Blora Bambang Susilo dalam dialog di Pendopo Kabupaten Blora, Kamis (5/11) kemarin. (foto: tio-ib) |
“Saya ingin setelah Pak Gubernur rawuh di Blora ini, ada wujud
cinta dan perhatian panjenengan terhadap masyarakat Blora. Antara lain dapat
menarik investor masuk dan membangun embung raksasa di Blora,” ujarnya.
Menurut
dia, pembangunan perusahaan tidak perlu berskala besar. Misalnya pabrik pakan
sapi dengan memanfaatkan lahan milik Perhutani. Sebab potensi sapi di wilayah
Blora sangat bagus untuk dibudidayakan.
Menanggapi
usulan tersebut, Gubernur menyatakan investor dari Jepang, Jerman, dan Tiongkok
sudah siap menanamkan modalnya di Jawa Tengah, termasuk di Blora. Tidak hanya
pabrik pakan sapi atau binatang ternak lain, sejumlah industri yang bergerak di
berbagai bidang dengan skala besar siap berdiri di wilayah Blora.
“Yang
penting siapkan lahannya. Kesiapan lahan adalah kunci menarik investor. Jadi
tolong carikan lahan sekitar tiga ribu hektare untuk kawasan industri di Blora,”
tuturnya.
Apalagi,
lanjutnya, kabupaten yang berbatasan dengan Jawa Timur ini memiliki kawasan
sumber minyak bumi, hutan jati dengan kualitas kayu paling unggul di dunia,
serta kekayaan alam lainnya. Bahkan jika Bandara Ngloram yang terletak di Kecamatan
Cepu telah aktif, jumlah hotel bertambah, serta infrastruktur pendukung lain
sudah siap, Blora akan maju pesat dalam waktu singkat.
“Saya
optimistis Blora akan maju. Siapapun bupati yang terpilih nanti, mendatang,
saya ingin suasananya seperti ini, masyarakatnya tetap bersemangat,” ungkapnya.
Menyangkut
permintaan pembangunan embung raksasa atau waduk, gubernur meminta ketersediaan
lahan untuk lokasi waduk maupun embung. Selain itu, bagi desa-desa lain yang butuh
embung, dipersilakan Ganjar mengusulkan ke pemprov.
Dalam
kesempatan tersebut, Kepala Desa Kalisari Kecamatan Randublatung meminta
bantuan anggaran untuk merehab balai desa. Perbaikan perlu dilakukan karena
mereka menilai gedung balai desa yang tersebar di 271 desa dan 24 kelurahan,
sebanyak 70 persen tidak layak atau perlu perbaikan.
“Kalau
minta anggaran untuk merenovasi atau membangun balai desa saya tidak setuju.
Pembangunan akan diprioritaskan untuk pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi.
Balai desa rusak biar saja, karena yang penting kinerja kades bukan kondisi
bangunannya,” tandasnya.
Seusai
berdialog, gubernur beserta rombongan menuju Pasar Induk Blora. Pasar
tradisional yang dibangun sekitar tahun 1975 tersebut mendesak untuk dibangun
kembali. Sebab, selain usia bangunan sudah cukup tua, kondisi atap dan lantai
sudah rusak parah, serta lapak tempat pedagang berjualan tidak tertata rapi.
(Jo-infoblora | Humas Jateng)
0 komentar:
Posting Komentar