Dinas ESDM Kembali Berikan SP Penambang Sumur Minyak Ilegal di Plantungan

Sumur minyak tua ilegal di Desa Plantungan Kecamata n Blora Kota. (foto: teg-infoblora)

BLORA. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) memfasilitasi keluhan sejumlah Daerah terkait pengelolaan sumur tua yang kerap menuai masalah.

Pemerintah Daerah yang di wilayahnya terdapat sumur minyak tua peninggalan Belanda diundang dalam pertemuan di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta, Kamis (1/9), seperti halnya Blora. Pertemuan tersebut menghasilkan lima poin rekomendasi. Salah satunya adalah penegakan aturan pengelolaan sumur tua berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) No 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua.

Kepala Dinas ESDM Blora Setyo Edy yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mengemukakan, Kemenko Polhukam memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan sumur tua. Selain soal kedaulatan energi nasional, pengelolaan sumur tua terkait pula dengan keamanan dalam negeri.

Tim Dinas ESDM melakukan sidak di sumur minyak tua Desa Plantungan.
(foto: ali-infoblora)

Adanya illegal tapping, illegal drilling maupun illegal mining, kerap memicu persoalan di tengah masyarakat. Selain merugikan negara, praktik pertambangan illegal itu menimbulkan konflik di masyarakat Penambang. Menurut Setyo Edy, pertemuan di Jakarta itu dipimpin salah seorang staf ahli menko Polhukam, Carlo Brix Tewu.

Dalam pertemuan yang diikuti daerah yang wilayahnya terdapat sumur tua minyak seperti Jateng, Jatim, Jabar, Sumatera Selatan, Jambi dan Riau tersebut, dibahas sejumlah persoalan yang selama ini muncul terkait dengan pertambangan sumur tua.

Hingga akhirnya muncul rekomendasi. Di antaranya pengelolaan sumur tua berdasarkan Permen ESDM nomor 1 tahun 2008 harus lebih ditegakkan lagi. Setyo Edy menuturkan, dengan adanya rekomendasi itu memunculkan angin segar bagi daerah, terutama Blora. Sebab menurutnya, selama ini ternyata ada pihak lain turut serta dalam pengelolaan sumur tua seperti paguyuban.

Padahal dalam Permen ESDM No 1 Tahun 2008 ditegaskan bahwa KUD atau BUMD dapat pengusahakan dan memproduksikan minyak bumi setelah mendapat persetujuan mentri, dikarenakan Permen ESDM No 1 Tahun 2008 menyebutkan, sumur tua adalah sumur minyak bumi yang dibor sebelum tahun 1970 dan pernah diproduksi serta terletak pada lapangan yang tidak diusahakan pada suatu wilayah kerja yang terikat kontrak kerja sama dan tidak diusahakan lagi oleh kontraktor.

Kabid Pertambangan Migas Dinas ESDM Blora, Teguh Wiyono memeriksa kondisi sumur minyak tua ilegal. (foto: gal-infoblora)

Pasal 2 di Permen itu dinyatakan, kontraktor mempunyai kewajiban untuk mengusahakan dan memproduksikan minyak bumi dari sumur tua yang masih terdapat kandungan minyak bumi ,yang berdasarkan pertimbangan teknis dan ekonomis.

Dalam hal kontraktor tidak mengusahakan dan memproduksikan minyak bumi dari sumur tua maka KUD atau BUMD bisa memproduksikan minyak bumi setelah mendapat persetujuan menteri.

Pengusahaan mengelola dan memproduksi minyak bumi harus ada kerja sama dengan KUD atau BUMD berdasarkan aturan Permen no 1 tahun 2008.  Namun masih adanya penambang ilegal yang membandel diketahui saat tim dari Dinas ESDM yang didampingi Kasubag Analisa dan Pendapat Umum Bagian Humas Setda Blora melalukan inspeksi mendadak (sidak) di Desa Plantungan, Kecamatan Blora, kemarin.

Di tempat itu tim mendapati kegiatan penambangan minyak mentah di sumur tua.
Satu lokasi penambangan merupakan penambangan baru, sedangkan satu lainnya adalah penambangan lama yang beberapa bulan lalu telah mendapatkan surat peringatan (SP) dari Dinas ESDM.

Kepala Bidang Pertambangan Migas Dinas ESDM Blora Teguh Wiyono dan Kepala Seksi Bidang Pertambangan dan Migas, Djati Walujastono, mengungkapkan pemilik penambangan sumur tua itu sudah 2 kali diberi surat peringatan penghentian pengelolaan dan menyanggupi akan menghentikan penambangannya karena belum memiliki izin, namun kesanggupan itu masih dilanggar dan kenyataannya masih melakukan penambangan di sumur minyak tersebut. Hal itu dibuktikan adanya minyak mentah yang ditampung pada drum besar di tempat tersebut.

“Atas temuan itu, Dinas ESDM Blora kembali mengeluarkan surat peringatan ketiga untuk pemilik penambangan tersebut agar menghentikan penambangannya,” tegas Djati Walujastono.

Dalam sidak kemarin, tim juga mendapati satu lagi aktivitas penambangan di sumur tua lainnya. Meski masih baru, namun penambangan itu diduga sudah berlangsung lama. Menurut Suminto juga salah satu warga penambang menceritakan bahwa minyak mentah yang dihasilkan dari sumur itu selanjutnya diambil pengepul dengan menggunakan motor dan setiap jerigennya diharga Rp 3 ribu.

Secara aturanya untuk Sumur Tua di Desa Plantungan ini sudah masuk dalam wilayah kerja pertambangan (WKP) Pertamina Hulu Energi (PHE) Randugunting. Di desa itu, tahun lalu, pernah dilakukan pemboran sumur Wonopotro. Namun hingga kini, hasil pemboranya itu belum terditeksi hasilnya. (jo-ib | humbla)