Diperiksa Sebentar Bayar Mahal, Bupati : Manajemen RSU Blora Harus Dirombak

Bupati H.Djoko Nugroho (tengah) saat menyampaikan kritik pedas terhadap pelayanan rumah sakit dalam rapat penandatanganan MoU dengan BPJS Kesehatan Cabang Pati. (foto: ag-infoblora)

BLORA. Masih buruknya kondisi pelayanan kesehatan di Kabupaten Blora terus menjadi sorotan masyarakat, tidak terkecuali Bupati H.Djoko Nugroho yang langsung memberikan kritik pedas tentang kualitas layanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Dimana menurut Bupati, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang lapor tentang lambannya penanganan dan mahalnya biaya berobat.

“Rumah sakit kok bayare larange ra karuan. Periksa mung ditangani sediluk, tapi narik bayare larang. Arep meriksa leren ditakoni sik bayare nganggo opo, BPJS opo Jamkesda. Sing penting kuwi segera diobati, ditangani. Masalah pembayaran dibahas belakangan. Jangan main-main dengan nyawa pasien,” tegas Bupati H.Djoko Nugroho.

“Saya ingin merombak bagian manajemen keuangannya, kasir dan lainnya. Akan diganti kalau memang tidak mampu melayani masyarakat dengan baik,” lanjutnya.

Kritik pedas tersebut disampaikan Bupati dalam acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkab Blora dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Pati, di Ruang Pertemuan Bupati, Kamis (1/9) lalu yang dihadiri Plt.Sekda Sutikno Slamet, Kepala Dinas Kesehatan dr.Henny Indriyanti dan kepala SKPD lainnya.

Bupati didampingi Ketua BPJS Kesehatan Cabang Pati  menandatangani MoU
kesepakatan bersama tentang peningkatan pelayanan kesehatan. (foto: ag-ib)

Menurut Bupati, kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Blora harus dibenahi. Tidak hanya kelengkapan alat-alat kesehatan, tetapi juga sumber daya manusianya. Ia juga menyampaikan bahwa banyak dokter PNS RSUD yang merangkap sebagai dokter di rumah sakit swasta, bahkan mendirikan rumah sakit sendiri. Hal tersebut menurutnya membuat konsentrasi kerjanya sebagai dokter PNS di RSUD terpecah sehingga pelayanan terhadap pasien jadi kurang optimal.

“Kalau bisa, kedepan dokter PNS itu jangan bangun rumah sakit sendiri lah. Fokus saja di RSUD, cukup buka praktek di rumah saja,” ujar Bupati.

Dengan adanya penandatanganan MoU dengan BPJS Kesehatan Cabang Pati tersebut, Bupati juga berharap agar kedepan kualitas pelayanan BPJS di Blora bisa meningkat dan lebih merata.

Adapun tujuan penandatanganan MoU tersebut guna mengoptimalisasikan penyelenggaraan jaminan sosial bidang kesehatan di wilayah Kabupaten Blora, khususnya di jajaran pegawai satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Penandatanganan MoU antara BPJS Kesehatan Cabang Pati dan Pemkab Blora dilakukan oleh dr.Rahmad Widodo dengan Bupati H.Djoko Nugroho disaksikan oleh Plt Sekda Kabupaten Blora Ir.Sutikno Slamet, Asisten 2 dan segenap kepala SKPD.

Dalam sambutannya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati dr.Rahmat Widodo menyampaikan bahwa tujuan diadakannya penandatanganan kesepakatan bersama tersebut guna memperjelas perluasan kepetaan wilayah BPJS Kesehatan di Kabupaten Blora.

“Tidak hanya peserta mandiri, dengan adanya kesepakatan ini harapannya nanti kami dari BPJS Kesehatan akan tindaklanjuti ke pegawai kantor-kantor SKPD. Sehingga layanan jaminan sosial ini akan lebih banyak dirasakan manfaatnya,” ungkap dr.Rahmat Widodo.

Adapun Bupati H.Djoko Nugroho menekankan agar adanya penandatanganan MoU ini bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Saya minta semua warga yang telah menggunakan BPJS Kesehatan untuk didata tiap kecamatan hingga desa. Sehingga pemerintah bisa mengecek dengan mudah siapa saja yang telah menjadi anggota BPJS, dan siapa yang belum,” ucap Bupati kepada Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dr.Henny Indriyanti.

Bupati tidak mau ada kasus lagi disaat pasien berobat menggunakan BPJS ternyata tidak bisa tertangani hanya karena kelas iuran BPJS nya tidak cukup untuk membiayai pengobatan. “Jika ada kasus seperti itu, tolong pihak rumah sakit atau BPJS bisa sesegera mungkin menghubungi keluarganya agar kelas iuran BPJS nya bisa dinaikkan, bukan terus membiarkan pasien begitu saja. Ini nyawa lho, jangan dibuat main-main,” tegas Bupati.

Bupati berharap BPJS kedepan untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada anggotanya, begitu juga dengan rumah sakit dan puskesmas. “Jangan mentang-mentang berobat menggunakan BPJS, lalu penanganannya seenaknya sendiri,” lanjutnya.

Sementara itu, berdasarkan data yang ada di Dinas Kesehatan, warga Blora yang telah terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan telah berjumlah 400 ribuan jiwa lebih. Dengan kata lain hampir 50 persen penduduk Kabupaten Blora telah menjadi pengguna jaminan sosial di bidang kesehatan tersebut.

Terpisah, Wakil Bupati Blora H.Arief Rohman M.Si menyampaikan, terkait pembenahan kualitas layanan rmah sakit. Kedepan Pemkab akan melaksanakan lelang jabatan untuk posisi direktur rumah sakit, baik RSUD Blora maupun RSUD Cepu. Kali ini Pemkab rupanya akan fokus melakukan pembenahan manajemen dan kualitas layanan kesehatan. (ag-infoblora)