Angka Kematian Ibu dan Bayi di Blora Masih Tinggi

Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Blora menjadi salah satu bahasan pokok dalam rakorkesda 2017. (foto: ip-infoblora)

BLORA. Angka kematian ibu dan bayi pasca melahirkan di Kabupaten Blora ternyata masih tinggi. Hal itu menjadi sorotan Pemkab Blora dalam Rapat Koordinasi Kesehatan Daerah (Rakorkesda) 2017 yang dilangsungkan di Ruang Batavia Same Hotel Kecamatan Cepu, Selasa (11/4/2017).

Dalam rapat yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dr. Yulianto Prabowo M.Kes dan seluruh stakeholder kesehatan se Kabupaten Blora ini, Bupati Blora Djoko Nugroho yang diwakili oleh Wabup H.Arief Rohman M.Si mengajak kepada semua stakeholder untuk bersama-sama menekan angka kematian ibu dan bayi.

“Saya mewakili Pak Bupati yang sedang ada dinas luar ke Semarang ingin menyampaikan pesan beliau. Salah satunya menyoroti tentang masih tingginya angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Blora. Selama tahun 2016 kemarin ada 22 kasus di Blora, dan menempati peringkat 8 terbanyak se Jawa Tengah,” ucap Arief Rohman.

Pihaknya meminta seluruh stakeholder bisa bersama-sama mengatasi hal ini, misalnya dengan program intip kehamilan. Dimana Puskesmas, Pusyandu, dan Ibu-ibu PKK di pedesaan harus punya data siapa saja warganya yang hamil, sehingga bisa dilakukan pendampingan agar kesehatan dan pemenuhan gizinya terjaga. “Ibunya sehat, saat melahirkan sehat, dan bayinya kuat,” lanjutnya.

Apalagi menurutnya di tahun 2017 mulai Januari hingga akhir Maret kemarin berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Jateng sudah ada 7 kasus kematian ibu dan anak yang menempatkan Blora di peringkat ketiga terbanyak se Jawa Tengah tahun ini.

Tak hanya pendataan ibu hamil dan menyusui saja, Pemkab berharap pelayanan persalinan ibu hamil juga ditingkatkan. “Layani pasien dengan setulus hati. Niati sebagai ibadah, itu adalah ladang pahala panjenengan semua menuju surga,” ujar Arief Rohman.

Ia mengaku untuk meningkatkan kualitas kesehatan di Kabupaten Blora perlu adanya perencanaan yang sistematis dan terpadu dari berbagai pihak. “Karena pada dasarnya kesehatan bukan menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan saja, melainkan tanggung jawab kita semua. Pemkab siap melakukan peningkatan kualitas SDM bidang kesehatan dan penambahan alat kesehatan di puskesmad serta rumah sakit,” tegasnya.

Puskesmas Kunduran di Kecamatan Kunduran yang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dijadikan contoh pelayanan kesehatan baik. Dimana di puskesmas tersebut sudah bisa berjalan mandiri dan pelayanannya semakin komprehensif. Puskesmas di daerah lainnya ikut didorong agar bisa segera membentuk BLUD.

Kepala Dinas Kesehatan Jateng dr. Yulianto Prabowo M.Kes membenarkan bahwa angka kematian ibu dan anak masih tinggi. Ia menyatakan kesiapannya untuk membantu Blora dalam hal menekan angka kematian ibu dan anak.

Hadir dalam acara rakor tersebut sebagai narasumber Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dr. Yulianto Prabowo M.Kes, Kepala DKK Blora dr. Henny Indriyanti, Kepala Bappeda Kabupaten Blora Ir. Sutikno Slamet, Direktur RSUD dr.R.Soetijono Blora dr. Nugroho Adiwarso, Kepala BPJS Kesehatan wilayah Pati dr. Rahmat Widodo, dan Kepala BLUD Puskesmas Kunduran dr. Muhammad Jamil Muhlisin, MM.

Sedangkan rakor diikuti seluruh stakeholder kesehatan se Kabupaten mulai dokter, perawat, bidan akademisi, kepala Puskesmas, direktur RS hingga praktisi kesehatan. Beberapa OPD dan camat se Kabupaten Blora juga hadir. (ip-infoblora)