Ngloram ternyata statusnya masih aktif, sehingga Pemkab Blora berharap optimalisasi pembangunan bandara bisa dilakukan mulai 2019. (foto: ilustrasi) |
Terlebih pada 5 Juli 2018 lalu telah
dilaksanakan Rapat Persiapan Pembangunan Bandara Ngloram di Kabupaten
Blora bersama Kementerian Perhubungan yang saat itu diwakili oleh Ka
Unit Penyelenggara Bandara Kelas III Trunojoyo, Indra Triyantono.
Dimana dalam rapat tersebut, Unit
Penyelenggara Bandara Kelas III Trunojoyo mengajak Pejabat Pembuat
Komitmen Kementerian Perhubungan, Candra Jaya yang menjelaskan
tentang master plan pengembangan Ngloram.
Sebagai tindak lanjut rapat di awal
bulan Juli itu, Selasa (21/8/2018) Pemerintah Kabupaten Blora
menggelar rapat lanjutan guna menyusun tahapan apa saja yang harus
dilakukan untuk mendukung percepatan itu dengan mengundang beberapa
stakeholder terkait.
Bertempat di Kantor Bupati, rapat
dipimpin langsung oleh Bupati Blora Djoko Nugroho didampingi Wakil
Bupati Blora H Arief Rohman M.Si dan Sekda Kabupaten Blora Komang
Gede Irawadi SE, M.Si.
Rapat dihadiri oleh Wahyu Siswoyo
pejabat dari Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan
(Kemenhub), Asisten Pemerintahan Setyo Edy SH, M.Hum, Tim Koordinasi
Percepatan Reaktivasi Bandara Ngloram, serta Kepala Dinas/Instansi
terkait.
Dalam rakor tersebut, Wahyu Siswoyo, mantan Kepala Bandara Sumenep yang sekarang bertugas di Bandara Samarinda Baru, menyampaikan sejumlah pengalamannya dalam membangun bandara. Ia menyatakan bahwa Ngloram memiliki potensi yang tinggi karena berada di wilayah strategis sehingga dapat menarik penumpang dari empat Kota/Kabupaten terdekat yaitu Rembang, Bojonegoro, Ngawi, Porwodadi serta Tuban.
Dalam rakor tersebut, Wahyu Siswoyo, mantan Kepala Bandara Sumenep yang sekarang bertugas di Bandara Samarinda Baru, menyampaikan sejumlah pengalamannya dalam membangun bandara. Ia menyatakan bahwa Ngloram memiliki potensi yang tinggi karena berada di wilayah strategis sehingga dapat menarik penumpang dari empat Kota/Kabupaten terdekat yaitu Rembang, Bojonegoro, Ngawi, Porwodadi serta Tuban.
Bupati Djoko Nugroho (berdiri, kanan) menyimak paparan peta master plan pengembangan bandara Ngloram dalam rapat, Selasa (21/8/2018). (foto: dok-humas) |
Selain itu, menurutnya kedepan Ngloram juga dapat dijadikan pilot project untuk integrasi transportasi. Dengan adanya lokasi lapangan terbang dan Stasiun Kapuan yang berdekatan, maka kedepannya diharapkan dapat diintegrasikan sehingga moda transportasi dapat lebih mudah.
“Kedepan kami rasa Ngloram dapat menjadi pilot project integrasi transportasi karena lokasinya berdekatan dengan stasiun Kapuan, nanti tinggal diaktifkan kembali, hal ini juga sesuai dengan program Kementrian Perhubungan untuk mempermudah moda transportasi umum di Indonesia,” jelas Wahyu Siswoyo.
Dalam rapat ini, Bupati Blora berharap
agar pada tahun 2019 pembangunan Lapangan Terbang Ngloram dapat
segera terealisasikan sehingga operasional dapat segera berjalan
dengan baik. Selain itu diharapkan juga timeline atau tahapan
kegiatan optimalisasi agar segera disusun agar Pemkab dapat melakukan
berbagai kegiatan lanjutan.
“Pak Wahyu kami minta timeline-nya biar dari Pemkab Blora dapat menyusun strategi pembangunan infrastruktur lapangan terbang Ngloram, mulai dari penganggaran hingga koordinasi dengan Provinsi,” pinta Bupati.
(berita terkait : klik - Pembangunan Bandara Ngloram Bakal Terintegrasi Jalur Kereta Api)
Selain itu juga dibahas mengenai pentingnya optimalisasi lapangan terbang Ngloram guna membuka akses transportasi ke Kabupaten Blora.
“Banyak tamu yang datang ke Blora mengeluhkan jarak Blora yang terlalu jauh dari kota-kota besar, maka dari itu optimalisasi ini sangatlah penting untuk membuka isolasi kita sehingga akses transportasi dapat lebih cepat, dengan begitu juga dapat membuka jalur perekonomian masyarakat. Saya harap semua pihak yang terlibat dapat turut andil dalam optimalisasi ini agar dapat mewujudkan masyarakat Blora yang lebih sejahtera dan bermartabat,” pungkasnya.
Wakil Bupati H.Arief Rohman mengusulkan
agar tim dari Pemkab Blora untuk langsung bertemu dengan Dirjen
Perhubungan Udara agar penyusunan timeline optimasilasi Ngloram
semakin jelas dan cepat.
Sementara itu, Sekda Komang Gede
Irawadi SE, M.Si menyoal tentang pembebasan tanah. Dimana menurut
Sekda, setelah dilakukan pembebasan tanah agar pengelolaanya tetap
dipegang Perhubungan, tidak diserahkan kepada PT.Angkasa Pura. “Nanti
kalau diambil alih PT.Angkasa Pura, bisa-bisa Pemkab Blora tidak
mendapatkan keuntungan,” ujarnya.
Terpisah, kondisi di lapangan saat ini
proses pemagaran lahan Lapter Ngloram yang akan dikembangkan menjadi
bandara mulai dilakukan sejak peken kedua Agustus. Sejumlah pekerja
tampak memasang pagar kawat sebagai batas lahan lapter yang nantinya
akan dikembangkan. (res-infoblora)
0 komentar:
Posting Komentar