![]() |
Samgautama Karnajaya, Kepala Bappeda Blora |
Surat itu ditandatangani pejabat di kementerian ataupun menteri. Hanya saja untuk mendapatkan bantuan harus dengan persyaratan tertentu, yakni dengan terlebih dahulu menyetorkan uang yang kadang disebut dengan dana pendampingan.
‘’Kami minta untuk berhati-hati. Surat mendapatkan bantuan sekilas sangat menyakinkan karena ditandangani pejabat kementerian. Namun sejatinya itu pemalsuan surat. Ada ciri tertentu surat yang benar dari kementerian, misalnya hanya ditandangani satu pejabat saja,’’ ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Blora, Samgautama Karnajaya, Jumat (26/7).
Menurutnya seiring dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pemerintah pusat melalui kementerian terkait menyiapkan sejumlah program kompensasi dari kenaikan harga tersebut. Kompensasi itu untuk individu warga, keluarga, maupun desa.
Program bantuan di desa tersebut diantaranya pembangunan infrastruktur dan lain sebainya. Samgautama Karnajaya mengemukakan banyaknya program bantuan yang disediakan pemerintah kepada desa kerap dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk meraup keuntungan.
Caranya antara lain dengan melakukan aksi penipuan melalui surat. Dia mengaku memperoleh informasi dari aparat kepolisian terkait adanya aksi penipuan dengan modus pemberian bantuan melalui surat. Pihaknya pun menindaklanjuti hal itu dengan memberitahukannya kepada para camat untuk diteruskan ke aparat desa masing-masing.
‘’Teman-teman kades jangan sampai terkecoh,’’ katanya. (rs-infoBlora | sumber : Abdul Muiz - suara merdeka)
0 komentar:
Posting Komentar