Pembayaran Ganti Rugi Lahan Proyek Double Track di Blora Molor

Proyek jalur double track kereta api yang molor proses ganti ruginya.

BLORA. Pembayaran ganti rugi lahan terkena proyek double track (jalur ganda) rel kereta api (KA) tak bisa secepatnya dibayarkan. Hingga kini belum ada tanda-tanda pembayaran, padahal sebelumnya diperkirakan awal tahun.

"Soal itu masih diproses di BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan PT.Kereta Api Indonesia (KAI)," kata Kabag Humas dan Protokol Pemkab, Kunto Aji kemarin (7/7).

Menurut dia, panitia pembebasan tanah (P2T) diketuai Sekkab sudah menyelesaikan tugasnya. Mulai sosialisasi sampai pendataan tanah. Hanya tanah milik warga, tanah desa, dan tanah milik Perhutani yang dilewati proyek belum berhasil dibebaskan.

"Inventarisasi kepemilikan sudah dilakukan dan diumumkan data pemiliknya," tambahnya.

P2T dan PT.KAI mencarikan pengganti yang dimiliki tanah Perum Perhutani dan Desa. Dia menambahkan, masih terjadi persoalan lagi yakni banyak ukuran tanah yang berbeda dengan data pemilik. Sehingga dilakukan perbaikan untuk mendata aset.

"Saat ini sudah mulai tahap akhir, akan dilanjutkan dengan negosiasi harga tanahnya," ujarnya.

Setelah kesepakatan harga, segera dilakukan ganti rugi. PT.KAI hanya bisa pengurukan di tanah miliknya sendiri. Sambil menunggu penyelesaian status tanah.

"Harga tanah masing-masing kecamatan tidak sama. Ada tim penaksir harga yang independen," katanya.

Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) BPN Blora, Witarso membenarkan pembebasan tanah jalur ganda belum selesai. Hasil pendataan, diperkirakan luas tanah mencapai 14 hektare. Tanah-tanah itu mencapai 680 bidang dari 700 pemilik.

"Setelah semua beres, termasuk harganya, nanti akan segera dibebaskan," katanya. Diberitakan sebelumnya, pembebasan lahan double track dilakukan sejak 2012. (ono/rij) - (rs-infoBlora | sumber : Jawa Pos)