Penyaluran KPS di Blora Tak Tepat Sasaran, Ketua RT Jadi Sasaran Protes

KPS : Salah satu warga menunjukkan KPS yang telah diterima.

BLORA. Penyaluran Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di sejumlah desa di Blora tak semulus dengan apa yang diperkirakan. Pasalnya di lapangan banyak dijumpai protes dan komplain dari warga karena KPS yang dibagikan ternyata banyak yang tidak tepat sasaran.

Hal itu membuat pusing para Ketua RT dan aparat desa setempat, seperti yang terjadi di Desa Temurejo Kecamatan Blora Kota.

Di Desa Temurejo banyak warga kaya yang ternyata mendapatkan KPS, padahal mereka sangat mampu dan ada yang telah bekerja di pertambangan batu bara, sedangkan banyak warga yang keadaannya memang sulit dan miskin malah tidak mendapatkan KPS untuk mencairkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Bukan hanya di Desa Temurejo saja, di beberapa kecamatan juga demikian, banyak warga yang mampu mendapatkan BLSM. Namun banyak warga yang mampu tersebut mengembalikan KPS nya kepada aparat desa agar bisa diganti dengan nama warga lain yang memang masuk dalam kategori penduduk miskin.

Kepala Kantor Pos Blora, Purwo Sudarmanto ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya tidak melakukan pendataan siapa yang akan menerima KPS. Kantor Pos hanya berkewajiban mendistribusikan KPS dan membagikan BLSM sesuai dengan jumlah KPS yang dibagikan.

"Saat ini sudah hampir semua KPS bisa didistribusikan. Targetnya minggu ini akan selesai semuanya, termasuk pembayarannya," ujar Purwo, Senin (8/7) lalu.

Dia menambahkan, semua Kantor Pos yang ada di setiap kecamatan sudah menyiapkan tempat untuk pembagian BLSM. "Kalau pihak desa memfasilitasi semuanya maka akan memudahkan. Namun yang terjadi banyak aparat desa yang enggan melakukan hal itu, karena tidak siap dan takut diprotes warga," jelasnya.

Menurutnya, beberapa desa yang memfasilitasi, maka prosesnya lebih mudah dan cepat. Namun demikian pihaknya telah menyediakan tempat khusus di Kantor Pos untuk pembagian BLSM.

Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Blora, Bondan Sukarno menghimbau agar warga yang mampu tetapi masih mendapatkan KPS, agar bisa sukarela menyerahkan KPS tersebut kepada aparat desa/kelurahan. Dengan demikian pihak desa/kelurahan bisa mengadakan musyawarah untuk menentukan Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang akan menerimanya. Baru kemudian diterbitkan lagi KPS yang baru sesuai dengan nama-nama yang diusulkan dalam musyawarah. (rs-infoBlora | sumber : gie-40 Suara Merdeka)