Perlu Konsistensi Dalam Memperjuangkan DBH Migas Blok Cepu untuk Blora

Proses Audiensi bersama M Hamdun anggota Tim Transparansi Migas Blora, Wakil Menteri ESDM, dan Bupati Blora beberapa waktu lalu membahas polemik pembagian DBH Migas Blok Cepu. (rs-infoblora)

BLORA. Perjuangan untuk mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Blok Cepu telah mulai dilakukan sejak tiga tahun lalu. Namun hingga kini pemerintah pusat belum menyetujui alokasi sedikit saja DBH Migas Blok Cepu untuk Kabupaten Blora. Meski belum membuahkan hasil, namun perjuangan tidak boleh berhenti.

"Perlu konsistensi memperjuangkan DBH Migas Blok Cepu," ujar M Hamdun, salah satu anggota Tim Transoaransi Migas Kabupaten Blora, kemarin.

Menurutnya, dari banyak agenda perjuangan sejak tiga tahun terakhir, prioritas utama Tim Transaparansi Migas yang dibentuk Pemkab Blora adalah advokasi dan mengawal dana bagi hasil. "Advokasi ini dilakukan karena adanya ketidakadilan yang diterima Kabupaten Blora," tegasnya.

Padahal, menurut Hamdun, secara geologis Kabupaten Blora terbukti memiliki cadangan migas Blok Cepu. Namun hanya Kabupaten Bojonegoro saja yang mendapatkan dana bagi hasil (DBH) Blok Cepu. Justru beberapa kabupaten di Jawa Timur lainnya juga mendapatkan DBH itu.

Hamdun mengatakan, selain mendorong Pemerintah Pusat, tim juga aktif berkoalisi dengan stakeholder di tingkat kabupaten sampai nasional. Salah satunya melalui Forum Komunikasi Daerah Penghasil Migas (FKDPM). "Pemkab Blora harus ngotot memperjuangkan bagian DBH Blok Cepu," tegasnya.

Hamdun mengemukakan ada beberapa kasus DBH pertambangan yang bisa dijadikan yurisprudensi untuk membagi DBH Migas Blok Cepu berdasarkan wilayah kerja pertambangan (WKP). Salah satunya adalah bagi hasil geothermal di Kabupaten Bogor dan Bandung, Majalengka dan Sukabumi. Dalam kasus DBH tersebut WKP nya ada di dua kabupaten tetapi baru satu wilayah yang diekstraksi. Namun kedua wilayah tetap mendapatkan DBH sesuai luasan WKP.

Tak hanya berjuang untuk mendapatkan DBH Migas, Tim Transparansi kata Hamdun juga mendorong DAK Migas. Menurutnya dengan kebijakan ini akan memudahkan Pemerintah Pusat. Karena dengan ini Pemerintah Pusat tidak perlu merubah kebijakan terkait pembagian DBH migas yang sudah digunakan selama ini.

"Hal penting yang harus dilakukan adalah menggalang koalisi dengan stakeholder di lokal Blora sehingga isu DBH Migas Blok Cepu bisa menjadi isu bersama. Dan juga menggalang koalisi dengan daerah lain yang memiliki kepentingan bersama," pungkas Hamdun. (rs-infoblora | H18-SM)