600 Honorer K-2 Blora Berangkat Demo ke Jakarta Tuntut Pengangkatan Jadi PNS

Ratusan tenaga honorer naik bus bergantian di depan Pendopo Kabupaten Blora untuk berangkat ke Jakarta
melakukan demo.

BLORA. Sejumlah 600 tenaga honorer dari Kabupaten Blora yang terdiri dari guru-guru SD, SMP, SMA dan honorer dari sejumlah SKPD lainnya, Senin (14/9) siang kemarin berangkar ke Jakarta untuk melakukan demo. Ratusan guru tanaga honorer itu akan bergabung dengan honorer lainnya se Indonesia untuk menggelar aksi damai di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Istana Negara selama dua hari mulai hari ini Selasa (15/9) hingga besok Rabu (16/9).

Dibawah koordinator PGRI Jawa Tengah, rombongan honorer K-2 dari Blora semalam berkumpul dan berjumpa dengan rombongan lain se Jateng di Brebes  sebelum bersama-sama berangkat ke Jakarta. Sebelumnya, Senin siang kemarin rombongan dilepas oleh Plt Sekda Blora Sutijno Slamet dari Pendopo Kabupaten.

Tamto, ketua forum tenaga honorer  K-2 Kabupaten Blora menjelaskan bahwa tujuan digelarnya aksi ini adalah untuk menuntut janji pengangkatan PNS yang dahulu pernah dijanjikan Menteri PAN-RB Yuddiy Chrisnandi. Mereka bersama semua tenaga honorer se Indonesia akan menduduki kantor Kemenpan-RB dan menemui Presiden Jokowi.

Para tenaga honorer menunggu bus untuk berangkat ke Jakarta, kemarin.

“Menteri Yuddy pernah mengumbar janji untuk mengangkat para guru honorer menjadi PNS secara bertahap, berdasarkan usia dan masa bakti. Hak ini merujuk pada PP Nomor 56 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Tenaga Kerja Honorer Kategori 2. Akan tetapi, hal itu dimentahkan Keputusan MK yang menganggap tenaga kerja honorer tidak produktif dan mengangkat PNS yang masih produktif, maksimal berusia 35 tahun. Honorer diatas 35 tahun tidak bisa diangkat. Hal ini yang akan kami perjuangkan,” kata Tamto yang telah menjadi honorer selama 19 tahun sejak 1996 ini.

Ia menambahkan, di Blora sendiri gaji para honorer sangat tidak manusiawi. Bahkan masih dijumpai ada honorer yang mendapatkan gaji hanya Rp 50.000 per bulan hingga maksimal Rp 300.000. “Keadaan seperti ini sangat menyakitkan, kami bahkan merasa lebih rendah dari buruh yang digaji sesuai UMR kabupaten/kota. Padahal secara umum honorer K-2 telah mengabdi lama sebagai guru dan pelayan masyarakat. PNS harga mati bagi kami, lebih baik mati didepan Menpan-RB daripada mati jadi honorer selamanya,” tegas Tamto, kemarin.

Pihaknya menceritakan tuntutan itu sebelumnya telah dilakukan koordinasi dengan panitia kerja (panja) apartur komisi II DPR RI. Saran dari komisi II DPR RI itu honorer K2 yang diangkat itu hanya dilakukan tes secara administrasi. Hal itu, untuk mengantisipasi adanya honorer K2 bodong hingga adanya honorer yang telah keluar dari pekerjaannya.

Sementara itu, Plt Sekda Sutikno Slamet saat melepas rombongan honorer K-2 kemarin mengatakan pihaknya mendukung perjuangan honorer yang berangkat ke Jakarta. “Semoga usaha mereka bisa terlaksana dan kami harap para honorer tetap bisa menjaga nama baik,” ujarnya. (rs-infoblora)