Deklarasi Netralitas PNS Blora : Ketahuan Dukung Salah Satu Cabup Terancam Dipecat

Pj.Bupati Blora Ihwan Sudrajat pimpin Upacara Deklarasi Netralitas PNS di Pilkada 2015.

BLORA. Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) menghadapi Pilkada Blora 2015 mendatang telah dideklarasikan, Kamis (17/9) di Alun-alun Blora dengan dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Ihwan Sudrajat.

Dalam acara deklarasi yang digelar pukul 07.00 WIB tersebut, Pj.Bupati Ihwan Sudrajat kembali menegaskan bahwa netralitas PNS dalam proses Pilkada adalah harga mati. Seorang PNS yang ketahuan tidak netral akan mendapatkan sanksi yang berat, bahkan pemecatan.

“PNS maupun ASN yang ketahuan mendukung salah satu calon bupati akan mendapatkan sanksi tegas, minimal sanksi disiplin sedang hingga berat berupa pemecatan. Misalnya penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pencopotan jabatan hingga pemberhentian atau dipecat,” ujar Ihwan Sudrajat saat menyampaikan sambutan apel deklarasi netralitas pagi tadi.

Pj.Bupati teken naskah deklarasi netralitas PNS di Alun-alun Blora.

Menurut Ihwan, apabila dirinya mendapat laporan dari masyarakat dengan disertai bukti-bukti yang cukup, maka seluruh laporan itu akan diserahkan kepada Panwaslu untuk disikapi. Hasil pemeriksaan oleh Panwaslu, kata bupati, adalah final dan harus ditindak  lanjuti tanpa teloransi apapun.

“Jika laporan masyarakat itu terbukti benar, hukuman pun telah menunggu sebagaimana tercantum dalam PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS pada pasal 12,” katanya.

Sesuai peraturan yang berlaku, jika rekomendasi dari Panwaslu terkait adanya oknum PNS yang terbukti terlibat politik praktis tidak disikapi Bupati, maka yang terkena sanksi tidak hanya oknum PNS itu saja tapi juga Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK).

“Karena itu mulai hari ini sejak dideklarasikan netralitas PNS di hadapan rakyat Blora, maka saya dengan kesadaran penuh mohon izin kepada seluruh pegawai untuk menerapkan PP 53 tahun 2010 secara disiplin dan konsisten, khususnya pasal 12,” kata Ihwan Sudrajat.

Untuk diketahui upacara deklarasi netralitas PNS diikuti 40 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Blora, baik instansi vertikal maupun BUMN dan BUMD. Setiap SKPD diharuskan mengirim sebanyak 30 orang pegawainya untuk mengikuti deklarasi. (tio-infoblora)