Ombudsman : Proses Perijinan di Blora Harus Lebih Cepat dan Transparan

Ahmad Zaid, Ketua Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah.

BLORA. Ombudsman, lembaga negara yang bertugas mengawasi layanan publik pada Rabu pagi (16/9) menggelar sosialisasi tentang keterbukaan layanan publik di ruang pertemuan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Blora. Acara yang salah satunya menyoroti tentang layanan perijinan ini diikuti seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) se Kabupaten Blora.

Dalam acara tersebut, Ketua Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah Ahmad Zaid menyoroti tentang sulitnya pengajuan layanan perijinan di Kabupaten Blora. “Banyak laporan yang masuk tentang sulitnya pengajuan perijinan usaha di Blora. Mereka kebanyakan mengeluhkan berbelitnya perijinan disini dan ribet, sehingga niatan untuk berinvestasi menjadi gagal akibat sulitnya ijin,” jelas Ahmad Zaid.

Melihat potensi kekayaan alam dan potensi lainnya di Blora yang cukup banyak ini, mestinya Blora bisa berkembang dengan banyaknya investor yang masuk. Namun karena proses perijinan yang berbelit, maka banyak investor yang mengurungkan niatnya.

“Pemkab Blora perlu segera menyikapi keadaan ini dengan merombak sistem perijinan yang ada agar lebih mudah, cepat dan transaparan sehingga akan banyak investor yang masuk untuk menanamkan modal dan membuka lapangan pekerjaan disini,” lanjut Ahmad Zaid.

Ia menjelaskan bahwa proses perijinan harus transparan, tidak boleh berlangsung dibawah meja. Kedua belah pihak menurutnya harus saling mengetahui agar timbul kepercayaan dan proses yang cepat dan tepat.

“Layanan perijinan yang cepat dan singkat akan menarik para pengusaha untuk datang ke Blora. Sehingga pembangunan sektor industri sebagai penunjang perekonomian daerah akan berkembang, bukan malah mandek seperti saat ini. Dimana masih minim sekali dunia industri di Kabupaten Blora,” tegasnya.

Kedepan ia meminta semua SKPD di Kabupaten harus menerapkan UU Layanan Publik di masing-masing wilayah kerjanya. Dengan harapan tingkat kepuasan layanan masyarakat di Kabupaten Blora bisa naik, sehingga kinerja pemerintah akan mendapat predikat baik dari khalayak umum. (tio-infoblora)