Pembangunan di Blora Akan Lebih Berkualitas Jika Penetapan APBD Tepat Waktu

Penjabat Bupati Blora Ihwan Sudrajat (kanan) didampingi Kepala Bappeda Blora dalam dialog Bupati Menyapa di LPPL Gagak Rimang dengan tema Makna APBD dalam Ekonomi Daerah.

BLORA. Pembangunan di Kabupaten Blora baik ekonomi, infrastruktur maupun sektor lainnya akan lebih berkualitas dan bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat jika penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa segera ditetapkan tepat waktu. Hal itu diungkapkan Penjabat (Pj) Bupati Blora Ihwan Sudrajat saat mengisi acara Bupati Menyapa, Senin (21/9) di LPPL Gagak Rimang dengan tema “Makna APBD dalam Ekonomi Daerah”.

Dengan didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blora, Samgautama Karnajaya, dan Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Kebudayaan Komunikasi dan Informatika (DPPKKI) Blora, Slamet Pamudji, Pj.Bupati menjelaskan beberapa manfaat penetapan APBD yang tidak mengalami keterlambatan.

“Akan ada banyak manfaat jika penetapan APBD di Blora ini bisa tepat waktu. Selama 15 tahun ke belakang Blora dikenal sebagai kabupaten yang selalu terlambat menetapkan APBD sehingga pembangunannya tersendat karena alokasi waktu untuk mengeksekusi rencana pembangunan sangat terbatas. Kami akan rubah itu agar APBD bisa tepat waktu,” ungkap Pj.Bupati Ihwan Sudrajat.

“Jika APBD tepat waktu maka yang pertama pada awal tahun anggaran, pembangunan bisa segera dimulai. Paling tidak bulan Februari proyek-proyek bisa mulai dikerjakan dengan alokasi waktu yang longgar sehingga pengerjaan dan pengawasan bisa berlangsung maksimal,” lanjut mantan staf ahli Gubernur bidang pemerintahan ini.

Dia menambahkan, selain pembangunan yang bisa segera dimulai, maka pembagian anggaran pembangunan pun akan lebih merata. Pencairan anggaran sesuai perencanaan pembangunan tidak dilakukan tergesa-gesa di akhir tahun karena terlambatnya APBD, namun bisa dilakukan di tri wulan pertama atau tri wulan kedua.

Disamping itu dalam APBD jika ada pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak mencapai target maka dengan sesegera mungkin bisa melakukan perubahan anggaran di pertengahan tahun. Setidaknya bulan Juni sudah bisa memperkirakan mana target yang tidak bisa dipenuhi sehingga Juli sudah bisa menyusun rencana perubahan APBD tahun berjalan.

Berdasarkan data yang dihimpun, APBD Blora saat ini baru Rp 1,8 triliun dimana sekitar 60 persen tersedot untuk pembiayaan dan belanja pegawai atau gaji PNS. Hanya 30 persen lebih yang digunakan untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain. Sehingga dengan biaya yang terbatas ini Pj.Bupati meminta SKPD untuk terus kerja keras memompa PAD sesuai kewenangan wilayah kerjanya. (tio-infoblora)