![]() |
Polisi hadang demonstran yang membakar sepeda motor di depan KPU Blora, dalam simulasi pengamanan Pilkada 2015. (pr-km) |
BLORA. Kamis (17/9)kemarin Kantor
Komisi Pemilihan Umu (KPU) Kabupaten
Blora digeruduk massa yang berdemo menuntut proses pilkada diulang. Demo
berlangsung ricuh karena massa tidak menyetujui proses Pilkada yang telah
dilaksanakan KPU, bahkan para demonstran sampai membakar ban dan satu buah
sepeda motor di depan kantor KPU sebagai bentuk protes.
Kebetulan saat itu
sedang berlangsung perhitungan ulang surat suara yang dilaksanakan di KPU
Kabupaten Blora. Agar proses yang berlangsung tidak terganggu dengan adanya
demo, pihak Polres Blora terpaksa menurunkan ratusan polisi untuk melakukan
pengamanan di sekitar kantor KPU Blora.
Aksi dorong pun tak
terhindarkan. Para demonstran memaksa
masuk ke halaman kantor KPU, namun polisi telah membuat barisan barikade hingga
bentrokan pun tak terhindarkan. Massa yang hilang kendali langsung bertindak
anarkhis dengan menyerang polisi.
![]() |
Aksi anarkhis para pengunjuk rasa dalam simulasi kemarin. |
Kapolres Blora,
AKBD Dwi Indra Maulana menjelaskan bahwa peristiwa ini merupakan simulasi
pengamanan Pilkada Blora 2015, mengantisipasi adanya potensi ricuh saat proses
pemilihan kepala daerah berlangsung.
“Sengaja kami buat
simulasi dengan skemario seperti ini agar para petugas terlatih menangani
demonstrasi yang berakhir ricuh. Ini merupakan bagian dari sistem pengamanan
kota dan pengendalian huru hara Pilkada 2015. Harapannya agar petugas lebih
siap dan sigap jika terjadi gangguan kemanan selama tahapan pilkada berlangsung,”
jelas AKPBD Dwi Indra Maulana, melalui Kabag Ops Kompol Wilhelmus
Sareng Kelang.
Ia menambahkan,
bahwa Blora akan ikut melaksanakan Pilkada Serentak 2015 pada 9 Desember
mendatang. Polres Blora tidak mau kecolongan jika ada aksi anarkhis yang
terjadi dalam tahapan pilkada sehingga digelar simulasi pengamanan di Lapangan
Bhayangkara dengan setting halaman KPU Blora.
”Pelaksanaan
simulasi pengamanan ini adalah persiapan menghadapi Pilkada Desember 2015 dan
untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Apalagi penanganan unjuk
rasa anarkis telah diatur dalam peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009,”
lanjutnya.
”Kekuatan dari
elemen masyarakat sangat kuat sehingga untuk mengantisipasi hal itu kami
lakukan latihan beberapa kali. Namun demikian kami berharap pada pilkada
serentak 9 Desember mendatang bisa berjalan lancar, tertib dan
aman hingga akhir kegitanan penghitungan suara nanti tanpa adanya aksi
anarkhis. Ini hanya bentuk antisipasi saja,” pungkasnya. (tio-infoblora)
0 komentar:
Posting Komentar