Usulan Revitalisasi & Pemindahan Pasar Induk Blora Perlu Pengkajian Mendalam

Penjabat (Pj) Bupati Blora Ihwan Sudrajat didampingi Kepala Disperindagkop UMKM Maskur berdialog
tentang revitalisasi pasar di Radio LPPL Gagak Rimang, kemarin.

BLORA. Keberadaan Pasar Induk Blora yang kini keadaannya sudah sangat tertinggal jika dibandingkan dengan beberapa pasar induk di kabupaten tetangga mendapatkan sorotan dari masyarakat. Banyak yang menghendaki agar pasar yang dibangun pada tahun 70’an ini segera dilakukan revitalisasi atau pemindahan mengingat lokasi pasar yang sangat sempit di tengah kota.

Hal itu terungkap saat Penjabat (Pj) Bupati Blora, Ihwan Sudrajat mengikuti dialog Bupati Menyapa di Radio LPPL Gagak Rimang Blora, Senin (14/9) kemarin. Dengan mengangkat tema “Revitalisasi Pasar Tradisional” beberapa masyarakat menghendaki adanya perbaikan Pasar Induk Blora yang kini terkesan kumuh dan tidak teratur.

Salah satunya Pak Karmin warga Kelurahan Karangjati Blora, kepada Pj.Bupati meminta agar Pasar Induk Blora diperbaiki menjadi pasar modern, sedangkan pasar basah dipindah ke lokasi pasar hewan Ponan. “Usul saya kepada Pak Bupati, kalau bisa Pasar Blora itu segera diperbaiki, karena letaknya di pusat kota mending dibuat pasar modern. Sedangkan pasar basah sayur-sayuran dipindah ke Pasar Ponan. Untuk Pasar Ponan kabarnya sudah ada lahan baru di Kecamatan Jiken,” kata Karmin.

Tidak jauh berbeda dengan Pak Karmin, Pak Waras Raharjo warga Kelurahan Jetis Blora juga menghendaki adanya penataan kembali dan revitalisasi  Pasar Induk Blora. “Pasar Blora ini bisa dikatakan lebih banyak pedagang basahnya yakni sayur, bumbu dapur dan buah. Bahkan sebagian arus barang basah ini berasal dari selatan dan mereka berjualan di luar pasar tepat di tepi jalan sehingga mengganggu lalu-lintas. Sementara di dalam pasar justru sepi. Saya harap pemerintah bisa menata dan mengatur distribusi barang agar lalu-lintas sekitar pasar tidak terganggu,” jelas Waras Raharjo.

Banyak pedagang di Pasar Blora yang lebih memilih berdagang di tepi jalan
dibandingkan di dalam pasar sehingga jalan menyempit dan kerap macet.

Mendengar masukan dan saran dari masyarakat, Ihwan Sudrajat Pj.Bupati Blora yang baru memimpin selama 15 hari ini memahami memang keadaan Pasar Induk Blora sudah tertinggal. Perlu sebuah keberanian untuk melakukan revitalisasi dan penertiban para pedagang yang membandel berjualan di tepi jalan.

“Pasar Induk Blora ini memang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pasar di sebuah pusat Kabupaten, bahkan tidak layak disebut pasar induk. Sebuah pasar induk itu minimal memiliki luas lahan 1 hektar, mempunyai lahan parkir yang luas serta area bongkar muat barang yang cukup. Sementara Pasar Blora ini parkir saja di jalan, dan bongkar muat juga dijalan. Perlu kajian mendalam untuk melakukan revitalisasi pada pasar ini,” jelas Ihwan Sudrajat yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jateng ini.

Menurutnya, ada dua pilihan dalam merevitalisasi Pasar Blora, yakni dipertahankan di tengah kota dengan konsep pembangunan keatas atau berlantai tingkat atau dipindah dicarikan lokasi yang lebih luas. Ia menjelaskan bahwa jika dipertahankan maka bisa disiasati dengan pembangunan vertikal keatas beberapa lantai.

“Nanti bisa dibuat beberapa lantai ke atas, dan diberi zonasi. Lantai dasar sebagai lokasi parkir, lantai satu sebagai zona sayuran basah, lantai dua sebagai zona bumbu kering, dan selanjutnya. Dengan demikian harapannya semua pedagang bisa masuk dan tidak lagi berjualan di tepi jalan,” lanjut Ihwan.

“Sementara jika ingin dipindah, dengan membangun pasar baru harus dicarikan dahulu lahan yang representatif untuk arus lalu-lintas komoditas perdagangannya. Pedagang harus diajak rembugan agar tidak terjadi adanya konflik. Setiap upaya perbaikan atau pemindahan pasar pasti ada konflik,” tegas Ihwan.

Ia menyarankan kepada Disperindagkop UMKM Kabupaten Blora untuk berani betindak dan berinisiatif melakukan gebrakan penegakan aturan agar pedagang juga bisa ditertibkan. Soal anggaran biaya revitalisasi pasar, ia berharap nanti akan ada bantuan dari pemerintah pusat mengingat kemampuan anggaran APBD Blora sangat terbatas. (rs-infoblora)